JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membawa optimisme baru bagi para petani padi dan jagung di seluruh Indonesia.
Dalam pernyataan terbaru yang didukung langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengumumkan komitmen besar untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani melalui alokasi anggaran penyerapan yang sangat signifikan tahun ini.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa melimpahnya produksi pangan nasional tidak justru menjatuhkan harga di tingkat produsen, melainkan menjadi motor kesejahteraan bagi para petani.
Komitmen Anggaran Rp39,1 Triliun untuk Serap Gabah Petani
Kabar yang paling menggembirakan adalah kesepakatan anggaran bagi Perum Bulog untuk menyerap hasil panen padi petani tahun ini. Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp39,1 triliun khusus untuk memastikan gabah dan beras petani terserap secara maksimal ke dalam stok pangan nasional.
Mentan Amran menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden untuk memberikan jaminan pasar bagi petani. Hingga awal Februari 2026, realisasi pengadaan dalam negeri sudah mulai menunjukkan tren positif dengan penyerapan ratusan ribu ton setara gabah kering panen. Target ambisius pun dipatok: Bulog diharapkan mampu menyerap hingga 4 juta ton setara beras sepanjang tahun 2026.
Jagung Tak Terlupakan: Dana Rp5,5 Triliun untuk Stabilitas Harga
Bukan hanya padi, petani jagung juga mendapatkan perhatian serupa. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5,5 triliun bagi Bulog untuk menyerap produksi jagung nasional dengan target hingga 1 juta ton.
Langkah ini strategis untuk memitigasi risiko kejatuhan harga saat panen raya jagung tiba. Dengan adanya kepastian penyerapan dari lembaga negara, petani diharapkan lebih bersemangat dalam meningkatkan produktivitas tanpa perlu khawatir akan permainan harga di pasar tengkulak.
Strategi "Jemput Pangan" dan Sinergi Lintas Instansi
Untuk menyukseskan target penyerapan 4 juta ton beras dan 1 juta ton jagung, pemerintah menginstruksikan Bulog untuk lebih proaktif. Penguatan tim "Jemput Pangan" di lapangan menjadi salah satu taktik utama agar proses transaksi terjadi langsung di sentra-sentra produksi, sehingga memotong rantai distribusi yang panjang.
Amran menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Pertanian, Bulog, serta pemerintah daerah dalam menjaga kedaulatan pangan. "Kita harus kompak dari hulu sampai hilir. Produksi di hulu kuat, pengelolaan di tengah berjalan, dan penyerapan di hilir maksimal. Ini kunci menjaga swasembada," tegasnya.
Optimisme Swasembada dan Keuntungan Ekonomi Petani
Kebijakan penyerapan ini diprediksi akan memberikan tambahan nilai ekonomi yang luar biasa bagi para petani. Berdasarkan hitungan kementerian, menjaga harga gabah di level yang menguntungkan dapat memberikan manfaat ekonomi hingga Rp132 triliun bagi rakyat Indonesia jika dikalkulasikan dengan total produksi nasional.
Melalui kepastian anggaran dan sistem penyerapan yang lebih modern, tahun 2026 diharapkan menjadi tonggak baru di mana Indonesia tidak hanya mencapai angka swasembada di atas kertas, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan nyata di tangan para petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan bangsa.
