JAKARTA - Menjelang periode mudik Hari Raya Idulfitri 1447H/2026M, kabar mengenai penurunan harga tiket pesawat kelas ekonomi menjadi angin segar bagi masyarakat yang merencanakan perjalanan domestik. Kebijakan ini disambut positif oleh Garuda Indonesia Group melalui Garuda Indonesia dan Citilink sebagai bentuk dukungan terhadap langkah strategis Pemerintah Republik Indonesia.

Langkah stimulus yang dihadirkan pemerintah tersebut dinilai mencerminkan konsolidasi kebijakan lintas sektor yang terarah dan terukur. Kebijakan ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem industri aviasi nasional selama periode puncak arus mudik Lebaran 2026.

Penurunan harga tiket penerbangan kelas ekonomi untuk rute domestik menjadi bagian dari strategi besar dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan publik dan keberlanjutan industri. Momentum Lebaran yang identik dengan lonjakan permintaan perjalanan menjadi latar penting diterapkannya kebijakan tersebut.

Penyesuaian Harga Tiket Sesuai Regulasi Pemerintah

Garuda Indonesia telah melakukan penyesuaian harga tiket penerbangan kelas ekonomi pada rute domestik untuk pembelian melalui seluruh kanal penjualan. Kebijakan ini berlaku mulai 10 Februari hingga 29 Maret 2026, dengan periode penerbangan 14 Maret hingga 29 Maret 2026.

Penyesuaian tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan PMK Nomor 4 Tahun 2026, KP-DJPU 27 Tahun 2026, dan KM 43 Tahun 2026. Implementasi regulasi ini menjadi dasar hukum dalam memastikan kebijakan stimulus berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan pemerintah.

Selaras dengan langkah Garuda Indonesia, Citilink juga memberlakukan penyesuaian harga tiket penerbangan kelas ekonomi efektif 11 Februari 2026. Kebijakan ini dilakukan untuk memperluas aksesibilitas layanan transportasi udara dengan segmentasi pasar yang saling melengkapi di bawah naungan Garuda Indonesia Group.

Penyesuaian tarif tersebut diharapkan mampu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat yang membutuhkan moda transportasi udara selama musim mudik. Dengan diferensiasi layanan antara full service carrier dan low cost carrier, kebutuhan penumpang dapat terakomodasi secara optimal.

Dukungan Terhadap Konsolidasi Kebijakan Strategis

Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia, Thomas Oentoro, menyambut baik peran aktif Pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang semakin kuat antara kepentingan publik dan keberlanjutan industri penerbangan nasional. Ia menilai kebijakan ini sebagai wujud sinergi nyata antara regulator dan pelaku industri.

“Kami mendukung langkah Pemerintah dalam menghadirkan kebijakan stimulus yang terkoordinasi dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kebijakan ini menegaskan pentingnya konsolidasi kebijakan secara strategis untuk memperkuat peran maskapai nasional sebagai penyedia layanan publik, khususnya pada periode peak season Lebaran,” ujar Thomas.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen Garuda Indonesia Group dalam menjaga keseimbangan antara fungsi komersial dan pelayanan publik. Pada periode permintaan tinggi seperti Lebaran, peran maskapai nasional menjadi semakin vital dalam menjamin konektivitas antardaerah.

Lebih lanjut, Thomas menambahkan bahwa proyeksi pertumbuhan volume penumpang Lebaran 2026 menunjukkan tren positif. Kondisi tersebut diharapkan dapat mendorong optimalisasi kapasitas dan jaringan penerbangan Garuda Group dengan tetap mengedepankan standar keselamatan serta kualitas layanan.

Peningkatan jumlah penumpang yang diproyeksikan terjadi selama musim mudik menjadi peluang sekaligus tantangan bagi maskapai. Oleh karena itu, penguatan operasional dilakukan tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kenyamanan penerbangan.

Proyeksi Penurunan Tarif dan Skema Insentif

Penyesuaian harga tiket Lebaran 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 17 hingga 18 persen. Angka tersebut didukung oleh kombinasi insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 100 persen serta penyesuaian Passenger Service Charge (PSC) dan fuel surcharge.

Kombinasi kebijakan fiskal dan teknis tersebut dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap harga akhir yang dibayarkan penumpang. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan stimulus yang diterapkan pemerintah.

Insentif PPN DTP hingga 100 persen menjadi salah satu faktor utama dalam menekan harga tiket penerbangan. Selain itu, penyesuaian PSC dan fuel surcharge turut berkontribusi dalam menjaga struktur biaya tetap kompetitif selama periode Lebaran.

Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada jangka pendek, tetapi juga diharapkan menjadi pijakan untuk perbaikan ekosistem aviasi secara menyeluruh. Stabilitas industri penerbangan nasional menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah.

Harapan Penguatan Ekosistem Aviasi Nasional

Thomas menyampaikan harapannya agar kebijakan stimulus ini dapat menjadi fondasi berkelanjutan dalam memperkuat ekosistem aviasi nasional. Ia menilai sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sektor penerbangan.

“Ke depan, kami berharap kebijakan ini dapat menjadi fondasi berkelanjutan dalam memperkuat ekosistem aviasi nasional. Kami percaya, sinergi antara Pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan menjadi kunci agar sektor penerbangan memperkuat peran sentralnya sebagai penggerak konektivitas, pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tutup Thomas.

Pernyataan tersebut mencerminkan optimisme terhadap masa depan industri penerbangan Indonesia di tengah dinamika global. Peran maskapai nasional tidak hanya sebagai penyedia transportasi, tetapi juga sebagai penggerak roda perekonomian di berbagai daerah.

Momentum Lebaran 2026 menjadi ujian sekaligus peluang dalam menunjukkan kesiapan industri menghadapi lonjakan permintaan. Dengan dukungan kebijakan pemerintah dan kesiapan operasional maskapai, mobilitas masyarakat diharapkan dapat berjalan lancar dan aman.

Penurunan harga tiket kelas ekonomi pada rute domestik menjadi simbol keberpihakan pada kebutuhan publik tanpa mengesampingkan keberlanjutan usaha. Kebijakan ini sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi strategis demi memperkuat konektivitas nasional secara menyeluruh.

Dengan implementasi yang terkoordinasi dan pengawasan sesuai regulasi, kebijakan ini diharapkan memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran arus mudik. Masyarakat pun memiliki kesempatan lebih luas untuk merencanakan perjalanan Lebaran 2026 dengan biaya yang lebih terjangkau.

Langkah bersama antara pemerintah dan Garuda Indonesia Group menunjukkan arah baru dalam tata kelola industri penerbangan nasional. Sinergi ini menjadi fondasi penting dalam menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat sekaligus menjaga daya saing sektor aviasi Indonesia.